Abaikan Teguran Pemkab Bireuen, Pembangunan Ruko di Lahan PT KAI Masih Berlanjut

0
325

RR, Bireuen – Meskipun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat telah melayangkan surat resmi untuk penghentian sementara pembangunan ruko di Jalan T. Hamzah Bendahara, Kecamatan Kota Juang, Bireuen, namun sampai saat ini belum dipatuhi pihak pengembang.

Surat Dinas PUPR nomor 600/1012/2018, tanggal 29 Oktober 2018 perihal Penghentian Sementara Pembangunan Ruko di Jalan T. Hamzah Bendahara, dialamatkan langsung kepada H. Jamaluddin H A Gani dan Hasbi M Saleh, SE (PT Wadah Suci).

Isi surat tersebut antara lain disebutkan, hasil verifikasi Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM (PMPK dan UKM) Kabupaten Bireuen bahwa IMB nomor 510 tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen telah berakhir masa berlaku.

Selanjutnya dalam surat yang ditanda tangani oleh Kadis PUPR, Fadli, ST.,MSM meminta kepada H. Jamaluddin H. A Gani atau H. Jamal 88 dan Hasbi M. Saleh untuk menghentikan sementara pembangunan ruko tersebut sampai diperolehnya IMB.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bireuen, Fadli, ST.,MSM mengungkapkan, sebelum dilayangkan surat resmi telah pernah ditegur secara lisan untuk penghentian sementara pembangunan ruko permanen oleh H. Jamal.

“Dan sudah saya laporkan kepada Bapak Bupati dan diperintahkan untuk membuat surat resmi. Suratnya telah kami sampaikan pada tanggal 29 Oktober 2018,” ungkapnya.

Terkait surat tersebut, H. Jamaluddin H. A Gani yang dihubungi melalui telepon selularnya, Kamis (1/11/2018) sore, tidak merespon panggilan Rimbaraya. Demikian juga pesan singkat yang dikirim ke whatsapp tidak dibalas meskipun sudah dibaca.

Amatan media ini, Jumat (2/11/2018) siang pembangunan ruko di Jalan T. Hamzah Bendahara masih berlanjut.

Sementara Wakil Ketua Komisi B DPRK Bireuen Mukhlis Rama meminta Bupati Bireuen H. Saifannur, SSos untuk melakukan penghentian paksa pembangunan ruko tersebut apabila surat teguran tidak diindahkan oleh H. Jamal.

Menurutnya, bupati punya kewenangan untuk memberikan dan menolak Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Bahkan berhak membongkar paksa bangunan tanpa IMB.

“Jangan sampai terkesan Bupati Bireuen tidak berdaya terhadap pengusaha seperti H. Jamal 88 yang mengenyampingkan aturan. Kami minta bupati harus tegas. Perintahkan Satpol PP untuk menghentikan secara paksa, karena semua langkah sudah dilakukan pemerintah,” pungkasnya. (Rizanur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here