Dewan Minta Bupati Bireuen Bongkar Bangunan Ruko Ilegal Milik H Jamal 88

0
1844
H Muhammad Amin alias Keuchiek Min.

RR, BIREUEN – Bupati Bireuen H Saifannur SSos didesak untuk segera membongkar bangunan ruko tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kompleks eks PT KAI, Jln T Hamzah Bendahara, Kecamatan Kota Juang, Bireuen. Bangunan ilegal milik H Jamaluddin H A Gani atau H Jamal 88 itu dinilai memberi kesan kumuh serta rawan dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, perjudian dan mesum.

Hal tersebut dikatakan secara khusus oleh Ketua Komisi B DPRK Bireuen, H Muhammad Amin AR kepada RimbaRaya di sela-sela penutupan Rapat Paripurna II Masa Persidangan I DPRK Bireuen Tahun Sidang 2019, Senin (1/7/2019).

“Di mana-mana, pengembang bangunan urus IMB dulu baru mendirikan bangunan. Bukan mendirikan bangunan dulu baru urus izin. Pemerintah tidak boleh membiarkan ada bangunan tanpa IMB, dan harus ditindak tegas,” ujar politikus Partai Golkar ini yang akrab disapa Keuchik Min.

Terhadap pembangunan ruko di bekas Stasiun PT KAI itu Keuchik Min meminta Bupati Bireuen untuk menjalankan aturan yang berlaku. “Apabila sesuai dengan aturan, silakan keluarkan IMB. Jika bertentangan silakan bongkar paksa. Bupati tidak perlu takut menjalankan aturan yang sudah ada,” tegas Keuchik Min.

Dalam penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRK Bireuen terhadap Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Bireuen Tahun 2018, Fraksi Karya Indonesia Damai (KID) juga menyorot persoalan pembangunan ruko tersebut.

“Terhadap persoalan pembangunan ruko di jalan T Hamzah Bendahara (bekas Stasiun PT KAI) kami dari Fraksi KID DPRK Bireuen menyoroti kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen harus menindaklanjuti dengan tegas terhadap persoalan pembangunan ruko tersebut yang telah mengangkangi
aturan dengan pihak ketiga dan Pemerintah,” ujar Keuchik Min selaku pelapor dari Fraksi KID.

Pemkab Bireuen juga diharapkan untuk berkoordinasi penuh dengan DPRK setempat dalam menyelesaikan persoalan pembangunan ruko di bekas Stasiun PT. KAI oleh H Jamal 88, pengusaha asal Kabupaten Pidie ini.
“Kami menilai bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Bireuen kurang melakukan koordinasi yang intens dengan pihak DPRK Bireuen,” pungkas Keuchik Min. (Rizanur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here