Kepala BPKD Bireuen Tutup-tutupi Alokasi Bantuan Hibah dan Bansos

0
275

RR, BIREUEN—Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bireuen Zamri SE terkesan menutup rapat informasi menyangkut alokasi bantuan hibah dan bantuan sosial yang diluncurkan Pemkab Bireuen Tahun Anggaran 2019.

Zamri SE yang berulang kali dihubungi RimbaRaya, baik langsung ke kantornya maupun melalui handphone pribadinya, selalu mengelak saat ditanyakan tentang anggaran bantuan hibah dan Bansos. Ketika pertama ditemui ke kantornya, ia meminta waktu untuk mengumpulkan data dari dinas.

“Kalau jumlah bantuan hibah dan Bansos, datanya harus saya minta ke dinas-dinas dulu,” ujarnya saat ditemui, bulan lalu.

Didatangi kembali ke kantornya beberapa hari kemudian, Zamri tidak berada di tempat. Dicoba hubungi via pesan whatsapp, juga tidak direspon, meskipun pesan terkirim dan dibaca.

Terakhir, Rabu (12/6/2019), RimbaRaya berupaya menjumpai langsung ke kantornya. Namun, tidak berhasil. Menurut stafnya, ia sedang rapat.

Kemudian, melalui stafnya, media ini mengajukan pertanyaan di selembar kertas agar dapat dijawabnya. Lagi-lagi, Zamri tidak memberikan jawaban atas pertanyaan menyangkut dana hibah dan Bansos.

“Kalau yang ini (pertanyaan diajukan media ini), Bapak (Zamri) bilang bahwa data lengkapnya ada sama Pak Taufik bendahara,” kata staf BPKD tersebut, saat keluar dari ruang kepala di kantor itu.

Selama ini, bantuan hibah dan bantuan sosial untuk pihak ketiga (masyarakat) yang diluncurkan Pemkab Bireuen memang kerap bermasalah. Bahkan sering menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Informasi lain diperoleh media ini, ada indikasi ‘permainan’ dalam penyaluran bantuan hibah dan bantuan sosial. Dugaan tersebut semakin menguat dengan tertutupnya Kepala BPKD memberikan informasi menyangkut alokasi anggaran tersebut.

“Bisa jadi juga, Kepala BPKD sengaja tidak transparan dalam hal ini agar menimbulkan kesan buruk terhadap bupati di mata masyarakatnya,” sebut sumber di kalangan tokoh Bireuen.

Padahal, menurut sumber ini, Bupati Bireuen H Saifannur SSos menginginkan setiap program pemerintah dilaksanakan secara transparan dan harus tepat sasaran. “Tapi, kenyataannya, kinierja banyak dinas tidak seperti yang diinginkan bupati. Ya, seperti BPKD itu,” tandasnya.[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here