Oknum di Dispemdagkop Bireuen Diduga Peras Pengelola SPBU, Ini Modusnya

0
641
Proses tera ulang takaran BBM di SPBU kawasan Cot Gapu.

RR, BIREUEN—Oknum pegawai Dinas Penanaman Modal Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dispemdagkop dan UKM) Bireuen ditengarai menggelembungkan biaya tera ulang alat takar BBM di sejumlah SPBU. Selain memanipulasi rekapitulasi biaya, pegawai tersebut juga memerintahkan pengelola SPBU mengerimkan biaya tera ke rekening pribadinya.

Diketahui, sejauh ini Pemerintah Kabupaten Bireuen belum memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi sendiri yang melaksanakan kegiatan tera/ tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan alat takar lainnya.

Karena perangkat/UPT Metrologi belum terbentuk, untuk melindungi konsumen selama ini Pemkab Bireuen bekerjasama dengan daerah lain yang telah memiliki perangkat metrologi, seperti Pemkab Aceh Barat dan Pemko Banda Aceh.

Biaya tera/tera ulang UTTP ini menjadi pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu retribusi yang ditetapkan pemungutannya dengan qanun/Perbup.

Penelusuran RimbaRaya, akibat belum adanya perangkat metrologi milik Pemkab Bireuen, tidak sedikit retribusi daerah yang hilang. Dampak lainnya, membuka peluang bagi oknum petugas (penera) memainkan biaya tera/tera ulang di luar tarif resmi.

Dugaan kenakalan oknum pejabat setingkat Kepala Seksi di Dispemdagkop dan UKM Kabupaten Bireuen ‘memainkan’ biaya tera/tera ulang diungkapkan sejumlah pengelola SPBU dalam Kabupaten Bireuen.

Penggelembungan harga oleh oknum pejabat itu, papar pengelola SPBU, dilakukan pada setiap item yang harus dibayarkan pihak SPBU. Antara lain pada uang harian untuk petugas penera dari UPTD Metrologi Legal Aceh Barat.

Menurut informasi, tiap-tiap SPBU yang ditera ulang hanya didatangi satu orang penera dari Aceh Barat. “Namun yang ditagih uang harian penera tersebut untuk 3 orang. Padahal 2 orang lainnya menera pada SPBU lain. Jadi bayaran yang mereka minta itu ganda. Demikian juga pendamping dari Bireuen 3 orang, ditagih pembayaran uang harian untuk 4 orang,” ungkap seorang pengelola SPBU.

Kemudian untuk biaya penginapan penera dari UPTD Metrologi Legal Aceh Barat, sehari Rp450 ribu. “Kalau uang harian ditagih untuk 2 hari, penginapan juga 2 hari, padahal pekerjaan mereka selesai dalam 1 hari. Anehnya lagi, biaya ini dibebankan kepada semua SPBU yang ditera dalam hari yang sama,” katanya.

Dia menambahkan,  biaya sewa kenderaan juga seperti itu. Ada SPBU yang diminta membayar 2 hari dan 1 hari. “Untuk 1 hari sewa kenderaan Rp770 ribu,” imbuh pengelola SPBU yang namanya minta dirahasiakan.

Dia menjelaskan, pada kesepakatan awal antara Pertamina, pihak SPBU dan Dispemdagkop Bireuen, diputuskan bahwa biaya jasa atau kebutuhan untuk penera, baik dari Metrologi Legal Aceh Barat dan pendamping dari Dispemdagkop ditanggung bersama oleh beberapa SPBU yang ditera dalam satu gelombang (biasanya 5-7 SPBU).

“Namun, dalam pelaksanaannya, biayanya ditetapkan sepihak oleh Dispemdagkop. Bukan lagi seperti kesepakatan, sehingga biayanya membengkak. Kami merasa diperas. Tapi, mau tidak mau kami harus bayar juga, dari pada nanti segelnya dicabut,” imbuhnya.

Menurut pengelola SPBU ini juga, tarif retribusi tera/tera ulang tidak menjadi persoalan baginya, karena satu pompa hanya Rp200 ribu. “Tapi biaya lain-lain yang digelembungkan cukup besar,” katanya.

Dia juga mengungkapkan, seluruh biaya tera/tera ulang, baik kewajiban retribusi maupun jasa untuk penera harus disetorkan ke rekening pribadi oknum Kasi di Dispemdagkop. Sedangkan untuk pihak SPBU hanya disodorkan rincian tagihan di atas kertas berkop Dispemdagkop Kabupaten Bireuen tanpa dibubuhkan cap dan tanda tangan pejabat berwenang.

“Uangnya harus kami setor ke rekening pribadi Kasi Perlindungan Konsumen. Bukti setoran retribusi juga belum dikasih,” bebernya.

Sementara itu, Kabid Perdagangan Dispemdagkop Kabupaten Bireuen drh Nanda Dewi yang diminta tanggapannya terhadap dugaan ‘memainkan’ biaya tera ulang nozzle SPBU menyebutkan, itu standar dari perhitungan pihak UPTD Metrologi Legal Aceh Barat.

Dijelaskannya, standar waktu kerja penera untuk 1 hari 12 nozzle. “Kalau mereka menera lebih dari 12 nozzle sehari maka dihitung kelipatannya. Itu sudah standar mereka,” jawab drh Nanda Dewi yang belum setahun menjabat Kabid Perdagangan.

Sedangkan uang retribusi yang diminta disetorkan ke rekening pribadi bawahannya itu, Nanda Dewi mengakuinya memang salah secara aturan karena uang tersebut bagian dari retribusi untuk daerah. “Semoga kelemahan yang seperti ini menjadi bahan perbaikan bagi kami ke depan,” pungkasnya.[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here