Pemkab Bireuen akan Bongkar Gedung dan Menara Tanpa IMB

0
147

RR, BIREUEN—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen akan menertibkan bangunan gedung dan menara (tower) telekomunikasi yang tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Seluruh bangunan ilegal akan dibongkar paksa dengan mengerahkan petugas gabungan.

Hal tersebut dikatakan Muslim SPd MSi, Wakil Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Bireuen, menjawab Rimbaraya, Rabu (21/8/2019), melalui telepon.

Menurutnya, Pemkab Bireuen melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat telah memberikan teguran dengan menyurati pemilik bangunan, untuk membongkar bangunan gedung maupun menara telekomunikasi yang tidak ada IMB.

Teguran tertulis, lanjut Muslim, akan disampaikan tiga kali. Dan apabila teguran tidak diindahkan, pemerintah berwenang melakukan penertiban dan melakukan tindakan tegas berupa bongkar paksa terhadap bangunan ilegal.

“Kita sudah surati pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB supaya dibongkar. Jika sampai tiga kali disurati tidak diindahkan, pemerintah akan melakukan tindakan tegas. Pemerintah berwenang melakukan bongkar paksa terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB dan melanggar dengan tata ruang,” ungkapnya.

Pelanggaran terhadap tata ruang, tandas Muslim yang juga Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen, dapat dikenakan sanksi pidana. “Jadi, jangan memaksakan pemerintah  menerbitkan izin (IMB) untuk bangunan di lokasi yang tidak sesuai dengan tata ruang. Karena sanksinya pidana sekarang,” jelasnya.

Bangunan ruko tanpa IMB di jantung kota Bireuen.

Ahli Topografi jebolan UGM ini juga menegaskan, IMB menara telekomunikasi sudah dibatasi. Hanya untuk kawasan yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi dapat diberikan izinnya, namun tidak boleh menyimpang dengan tata ruang. “Selain itu, dapat memanfaatkan tower bersama. Itu sudah diatur dengan keputusan tiga menteri (Mendagri, Menteri PUPR dan Menteri Telekomunikasi) tentang menara bersama,” tegasnya.

Muskim menegaskan, jika tidak dibatasi izin menara telekomunikasi, ke depan Kabupaten Bireuen akan terlihat seperti ‘hutan tower’.

Kepada masyarakat atau pengusaha yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB, diimbau agar tidak melakukan kegiatan sebelum ada izin resmi.

Menurutnya lagi, selama ini ada yang menganggap di Bireuen sangat gampang. “Ada yang beranggapan boleh mendirikan bangunan dulu, urusan izin belakangan. Dan jangan sampai menyalahkan pemerintah saat ditindak,” katanya.

Selanjutnya, Muslim juga mengingatkan masyarakat yang mengurus izin untuk tidak berurusan dengan calo. Karena, Pemkab Bireuen tidak menyulitkan siapa pun dalam hal proses pengurusan izin sepanjang memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku.

“Pemerintah tidak menyulitkan soal pengurusan izin oleh masyarakat atau pengusaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan berlaku,” tandasnya.

Hasil penelusuran Rimbaraya, di Kabupaten Bireuen terdapat puluhan unit menara (tower) telekomunikasi tanpa izin (IMB). Sedangkan menurut data pada Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM setempat, hanya 170 menara yang memiliki izin. (Rizanur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here