Tak Miliki Izin, Menara Telekomunikasi di Depan Kantor Bupati Bireuen Diperintahkan Bongkar

0
157

RR, BIREUEN—Tidak mengantongi izin resmi, menara Telekomunikasi Rooftop milik PT Solusi Menara Indonesia yang dibangun di atas ruko depan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu, Kota Juang, telah diperintahkan untuk segera dibongkar.

Permintaan pembongkaran menara ilegal yang dibangun sekitar 10 tahun lalu itu, melalui surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bireuen Nomor 600/528/2019 tanggal 10 Juni 2019. Surat yang ditanda tangani Kadis PUPR Bireuen Fadli ST MSM dialamatkan kepada PT Solusi Menara Indonesia/Tower Bersama Group.

Fadli ST MSM yang dihubungi RimbaRaya, Kamis (4/7/2019), melalui telepon mengakui pihaknya telah menyurati pemilik menara ilegal tersebut. “Sudah kami surati untuk segera membongkar menara yang di atas ruko depan kantor bupati,” ungkap Kadis PUPR tanpa menjelaskan batas waktu pembongkaran.

Dia menegaskan, Pemkab Bireuen tidak pernah mengeluarkan izin pendirian maupun pemanfaatan untuk menara yang di depan Kantor Pusat Pemerintah Bireuen di Cot Gapu. “Sebelum kami surati pemiliknya, telah dikoordinasikan dengan lintas instansi. Dan dipastikan tidak ada izinnya. Makanya kita perintahkan harus dibongkar,” ungkapnya.

Menurutnya, keberadaan menara tersebut, selain tidak mengantongi izin, baik IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan izin pemanfaatan ruang, juga dapat membahayakan bagi keselamatan orang lain yang berada di sekitar lokasi.

“Sudah ada masyarakat yang protes. Jika kami tidak menindaklanjuti nanti pemerintah yang disalahkan. Apalagi pembangunan menara itu tanpa izin. Dan semua bangunan tanpa IMB, makanya telah kita surati untuk dibongkar. Jika diabaikan, nanti tim yang melakukan penindakan,” katanya.

Sementara pemilik ruko yang bersebelahan dengan ruko tempat didirikan menara itu meminta Pemkab Bireuen serius menanggapi bangunan-bangunan liar. “Apalagi bangunan yang mengandung resiko terhadap keselamatan orang lain,” ujar H Darkasyi, pemilik ruko di depan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen.

Dikatakannya, seharusnya pemerintah tidak membiarkan pendirian bangunan sebelum adanya izin. “Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, jika bisa dicegah secak dini,” pungkasnya. (Rizanur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here